Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia menyebut kekerasan yang
dilakukan Myanmar terhadap minoritas Rohingya sebagai 'pembersihan
etnis'. Pernyataan ini disampaikan menjelang digelarnya aksi solidaritas
bagi warga Rohingya di Kuala Lumpur, yang dijadwalkan akan dipimpin
Perdana Menteri Najib Razak.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (3/12/2016), komentar keras ini disampaikan setelah otoritas Myanmar meminta Malaysia menghormati kedaulatan Myanmar. Otoritas Myanmar juga meminta Malaysia untuk mematuhi kebijakan ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya.
"Fakta bahwa hanya satu etnis tertentu yang diusir keluar, sesuai dengan definisi pembersihan etnis," sebut Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya.
Baca juga: Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Kunjungi Myanmar di Tengah Krisis Rohingya
"Praktik seperti ini harus dihentikan, dan harus dihentikan segera demi mengembalikan keamanan dan stabilitas ke kawasan Asia Tenggara," imbuh pernyataan itu.
Malaysia terus bersikap kritis terhadap cara Myanmar menangani praktik kekerasan dan penindasan terhadap warga Rohingya di Rakhine. Data terbaru PBB mencatat sekitar 10 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, negara tetangga Myanmar.
Laporan praktik kekerasan, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, oleh tentara Myanmar terhadap warga Rohingya terus bermunculan. Namun otoritas dan militer Myanmar telah membantah mentah-mentah laporan yang diungkapkan warga Rohingya sendiri dan kelompok HAM setempat.
Baca juga: PBB: Sudah 10 Ribu Warga Rohingya Melarikan Diri ke Bangladesh
Praktik kekerasan kali ini menjadi pertumpahan darah paling mengkhawatirkan di Rakhine, sejak kerusuhan komunal tahun 2012 yang merenggut ratusan nyawa. Kerusuhan antara warga Budha dan Muslim di Rakhine saat itu memaksa ribuan warga Rohingya mengungsi ke negara lain.
Tujuan pengungsian warga Rohingya antara lain ke Thailand, Malaysia dan sekitarnya. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut persoalan minoritas Rohingya turut memberikan ancaman bagi keamanan Malaysia.
Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia, keberadaan sejumlah besar warga Rohingya di Malaysia dan juga di negara Asia Tenggara lainnya membuat persoalan ini menjadi persoalan internasional. Pekan lalu, Malaysia memanggil Duta Besar Myanmar untuk membahas persoalan Rohingya.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (3/12/2016), komentar keras ini disampaikan setelah otoritas Myanmar meminta Malaysia menghormati kedaulatan Myanmar. Otoritas Myanmar juga meminta Malaysia untuk mematuhi kebijakan ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya.
"Fakta bahwa hanya satu etnis tertentu yang diusir keluar, sesuai dengan definisi pembersihan etnis," sebut Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya.
Baca juga: Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Kunjungi Myanmar di Tengah Krisis Rohingya
"Praktik seperti ini harus dihentikan, dan harus dihentikan segera demi mengembalikan keamanan dan stabilitas ke kawasan Asia Tenggara," imbuh pernyataan itu.
Malaysia terus bersikap kritis terhadap cara Myanmar menangani praktik kekerasan dan penindasan terhadap warga Rohingya di Rakhine. Data terbaru PBB mencatat sekitar 10 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, negara tetangga Myanmar.
Laporan praktik kekerasan, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, oleh tentara Myanmar terhadap warga Rohingya terus bermunculan. Namun otoritas dan militer Myanmar telah membantah mentah-mentah laporan yang diungkapkan warga Rohingya sendiri dan kelompok HAM setempat.
Baca juga: PBB: Sudah 10 Ribu Warga Rohingya Melarikan Diri ke Bangladesh
Praktik kekerasan kali ini menjadi pertumpahan darah paling mengkhawatirkan di Rakhine, sejak kerusuhan komunal tahun 2012 yang merenggut ratusan nyawa. Kerusuhan antara warga Budha dan Muslim di Rakhine saat itu memaksa ribuan warga Rohingya mengungsi ke negara lain.
Tujuan pengungsian warga Rohingya antara lain ke Thailand, Malaysia dan sekitarnya. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut persoalan minoritas Rohingya turut memberikan ancaman bagi keamanan Malaysia.
Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia, keberadaan sejumlah besar warga Rohingya di Malaysia dan juga di negara Asia Tenggara lainnya membuat persoalan ini menjadi persoalan internasional. Pekan lalu, Malaysia memanggil Duta Besar Myanmar untuk membahas persoalan Rohingya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar