Jakarta - Aksi super damai 2 Desember bukan demonstrasi. Tidak
ada orasi yang menggebu-gebu, murni menunaikan ibadah dan diisi tausiah
dari ulama.
"Tidak ada (orasi), kan orasi bisa berubah jadi tausiah," kata Wakil Ketua GNPF-MUI Ustaz Zaitun Rasmin usai rapat bersama Polda Metro Jaya di Gedung Biro Operasi Polda Metro Jaya, Jakarat, Selasa (29/11/2016).
Zaitun mengatakan aksi tersebut tidak mengubah tuntutan massa yakni penegakan hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan penistaan agama hingga tuntas. "Tuntutan tetap sama. Inilah model yang terbaik untuk Indonesia, tuntutan belum berubah tapi kita bisa komunikasi, tetap santun," ujar Zaitun.
Menurut Zaitun, aksi penyampaian pendapat tidak harus selalu disampaikan dengan orasi apalagi tindakan anarkis. "Mungkin kalau di luar negeri, nggak ada ini di Eropa, di Arab nggak ada. Di sana kalau tuntutan keras bisa dengan keras, kami tidak," kata Zaitun.
Zaitun mengungkapkan rapat di Polda Metro Jaya siang tadi membahas soal pelaksanaan teknis di lapangan terkait aksi nanti. Rapat dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana, dan pejabat utama Polda Metro Jaya, sementara dari GNPF hadir Zaitun, serta Panglima GNPF Munarman.
Untuk diketahui, Polri dan GNPF-MUI membentuk Satgas terpadu yang akan mengatur masalah teknis tersebut. Tim Satgas terpadu ini nantinya yang akan mengatur arus massa hingga penempatan mimbar untu khatib, arah kiblat hingga posko kesehatan, toilet dan lainnya.
"Tidak ada (orasi), kan orasi bisa berubah jadi tausiah," kata Wakil Ketua GNPF-MUI Ustaz Zaitun Rasmin usai rapat bersama Polda Metro Jaya di Gedung Biro Operasi Polda Metro Jaya, Jakarat, Selasa (29/11/2016).
Zaitun mengatakan aksi tersebut tidak mengubah tuntutan massa yakni penegakan hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan penistaan agama hingga tuntas. "Tuntutan tetap sama. Inilah model yang terbaik untuk Indonesia, tuntutan belum berubah tapi kita bisa komunikasi, tetap santun," ujar Zaitun.
Menurut Zaitun, aksi penyampaian pendapat tidak harus selalu disampaikan dengan orasi apalagi tindakan anarkis. "Mungkin kalau di luar negeri, nggak ada ini di Eropa, di Arab nggak ada. Di sana kalau tuntutan keras bisa dengan keras, kami tidak," kata Zaitun.
Zaitun mengungkapkan rapat di Polda Metro Jaya siang tadi membahas soal pelaksanaan teknis di lapangan terkait aksi nanti. Rapat dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana, dan pejabat utama Polda Metro Jaya, sementara dari GNPF hadir Zaitun, serta Panglima GNPF Munarman.
Untuk diketahui, Polri dan GNPF-MUI membentuk Satgas terpadu yang akan mengatur masalah teknis tersebut. Tim Satgas terpadu ini nantinya yang akan mengatur arus massa hingga penempatan mimbar untu khatib, arah kiblat hingga posko kesehatan, toilet dan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar